KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DIBIDANG EKONOMI PADA MASA SBY

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Kantor Kepresidenan, Jakarta 31/08/05, mengumumkan empat paket kebijakan guna mengatasi berbagai masalah dalam negeri, terutama yang terkait dengan perekonomian akibat peningkatan nilai BBM dan pemerosotan nilai tukar rupiah. Keempat paket kebijakan itu meliputi kebijakan energi moneter, fiskal dan kebijakan lain, ekonomi terutama dibidang investasi. 

Dan berikut saya akan jelaskan empat paket kebijakan ekonomi pemerintah:

Paket pertama, dibuat untuk memperbaiki definisi transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Dalam paket ini yang akan dilakukan adalah mendorong ekspor dan memberikan keringanan pajak kepada industri yang berorientasi ekspor. “Pemerintahan juga akan menurunkan impor migas dengan memperbesar biodiesel dalam solar untuk mengurangi konsumsi solar yang berasal dari impor.” Kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Kemudian pemerintah juga akan menetapkan pajak barang mewah lebih tinggi untuk mobil CBU dan barang-barang impor bermerek dari rata-rata 75% menjadi 125% hingga 150%. Lalu, pemerintah juga akan memperbaikin ekspor mineral.

  

Paket kedua, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah akan memastikan deficit APBN-2013 tetap sebesar 2,38% dan pembiayaan aman. “pemerintah akan memberikan insentif kepada industri padat karya, termasuk keringanan pajak,” ungkap Menko Perekonomian.

Paket ketiga, untuk menjaga daya beli.dalam hal ini, pemerintah berkoordinasi dengan BI untuk menjaga gejolak harga dan inflasi. “pemerintah berencana mengubah tata niaga daging sapi dan holtikultura, dari impor berdasarkan kuota menjadi mekanisme impor dengan mengandalkan harga.” Papar Hatta Rajasa.

  

Paket keempat, untuk mempercepat investasi, pemerintah akan mengefektifkan sistem layanan terpadu satu pintu perizinan investasi. Sebagai contoh, Hatta mengatakan saat ini sudah dirumuskan pemangkasan perizinan hulu migas dari tadinya 69 izin menjadi 8 izin saja.

Dan pada pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Akan tetapi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus Bank Century yang sampai saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan kasus Bank Century ini.

Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat ditahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.

  

Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6 persen pada 2011. Dengan demikian prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula.

Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai sekitar 17 persen dan masih berlanjut pada januari 2010.

  

Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus kepada disiplin fiskal  yang tinggi dan pengurangan utang Negara. Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap presepsi dunia mengenai Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga negara Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Kebijakan menaikkan harga BBM 1 Oktober 2005, dan sebelumnya Maret 2005, ternyata berimbas pada situasi perekonomian tahun-tahun berikutnya. Pemerintahan SBY-JK memang harus menaikkan harga BBM dan menghadapi tekanan APBN yang makin berat karena lonjakan harga minyak dunia. Kenaikkan harga BBM tersebut mendorong tingkat inflasi Oktober 2005 mencapai 8,7% (MoM) yang merupakan puncak tingkat inflasi bulanan selama tahun 2005 dan akhirnya ditutup dengan angka 17,1% per Desember 30, 2005 (YoY). Penyumbang inflasi terbesar adalah kenaikkan biaya transportasi lebih 40% dan harga bahan makanan 18%. Core inflation pun menaik menjadi 9,4%, yang menunjukkan kebikan Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang otoritas moneter menjadi tidak sepenuhnya efektif. Inflasi yang mencapai dua digit ini jauh melampaui angka target inflasi APBNP II tahun 2005 sebesar 8,6%. Inflasi sampai bulan februari 2006 (YoY) masih sangat tinggi bandingkan dengan bulan febuari 2005 (YoY) 7,15% atau februari 2004 (YoY) yang hanya 4,6%.

  

Efek inflasi tahun 2005 cukup berpengaruh terhadap tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yang menjadi referensi suku bunga simpanan di dunia perbankan.

Jumlah penduduk miskin

              Sasaran pertama adalah pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan target berkurangnya presentase penduduk tergolong miskin dari 16,6% pada tahun 2004 menjadi 8,2% pada tahun 2009 dan berkurangnya pengangguran terbuka dari 9,5% pada tahun 2003 menjadi 5,1% pada tahun 2009.

 

Penduduk Miskin	Jumlah	Persentase	Catatan
2004	36.1 juta	16.6%
2005	35.1 juta	16.0%	Februari 2005
2006	39.3 juta	17.8%	Maret 2006
2007	37.2 juta	16.6%	Maret 2007
2008	35.0 juta	15.4%	Maret 2008
2009		8.2% ????

  

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa Indonesia masih memerlukan banyak perbaikkan, namun apa yang telah dicapai selama ini merupakan hasil dari visi dan perencanaan pemerintahan SBY. Dapat dibayangkan hal-hal lain yang akan terjadi dalam pemerintahan yang akan berjalan beberapa tahun kedepan lagi.

Komentar : pada dasarnya ke empat paket yang dibuat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah benar adanya tapi masih banyak sekali penduduk miskin yang tidak punya rumah, kekurangan makanan, banyak anak yang putus sekolah karena masalah perekonomian keluarganya, masih banyak pengangguran dimana-mana, banyak pejabat korupsi uang rakyat, dan masyarakat saat ini pun masih bingung atas pajak yang dibayar oleh masyarakat banyak karena pajak itu tidak tau larinya kemana sehingga dana BLT (bantuan langsung tunai) untuk rakyat miskin pun entah kemana karena koruptor-koruptor nakal. contoh, atut Gubernur banten yang sangat kaya raya tetapi rakyat-rakyatn dan daerah disana sangat miris sekali, jembatan rusak, jalan rusak, rakyat miskin semakin banyak, anak-anak putus sekolah. kejadian-kejadian itu mesti dibenahi dahulu.

Saran : saran saya para koruptor di indonesia mesti dibereskan terlebih dahulu, supaya koruptor-koruptur nakal ini kapok dan tidak mengambil uang rakyat banyak. dan saya mempunyai solusinya, seperti contoh, pasang foto para koruptor dimana-mana. membuat pengandilan sendiri untuk rakyat kepada para koruptor dan hukuman mati, supaya indonesia menjadi negara yang bebas dari korupsi dan perekonomian kita pun akan semakin berkembang.

Daftar Pustaka

http://rullyandre.blogspot.com/2011/05/kebijakan-pemerintah-indonesia-di.html

http://linabr3.blogspot.com/2012/07/kondisi-perekonomian-indonesia-pada_09.html

http://www.setkab.go.id/berita-9953-pemerintah-keluarkan-4-paket-kebijakan-untuk-cegah-krisis-ekonomi.html